BERITABANJARMASIN.COM - Para seniman yang tergabung dalam Forum Seni Kalimantan Selatan (FSKS) melayangkan beberapa tuntutan ke UPTD Taman Budaya Kalsel.
Dalam siaran pers yang diterima media ini, FSKS mendesak perbaikan pengelolaan dan pelayanan di Taman Budaya Kalsel.
Novyandi Saputra, Edi Sutardi, Hijromi Arijadi, Munir Shadikin, Hajriansyah, Muhammad Zaini Arsyad, dan Najmi Saidi menyatakan menjadi juru bicara para seniman dalam menyuarakan hal ini.
"Tuntutan dilayangkan sebagai bentuk
kritik para seniman melihat pengelolaan Taman Budaya Kalsel," sebut FKSK pada siaran persnya.
Berikut tuntutan lengkap dari FSKS terkait pengelolaan Taman Budaya Kalsel:
1.Menuntut perbaikan/peningkatan fasilitas, pelayanan, sarana/prasarana, dan sumber
daya manusia UPTD TBKS serta Disdikbud Kalsel dengan dasar Perda Nomor 4
Tahun 2017 Pasal 43.
2.Menuntut Transparansi Penggunaan Anggaran UPTD TBKS.
3.Menuntut pembukaan daftar sarana dan prasarana UPTD TBKS yang dapat digunakan
untuk kegiatan kesenian.
4.Menghentikan pungutan liar di lahan parkir dalam lingkungan UPTD TBKS.
5.Menuntut penyesuaian harga sewa fasilitas TBKS sesuai dengan Perda No 4 Tahun
2018 Bab XI Pasal 27 dengan Turunan Lampiran I.
6.Menuntut sistem kuratorial terbuka atas semua program UPTD TBKS.
7.Menuntut pemerataan program UPTD TBKS atas semua bidang kesenian.
8.Menuntut audiensi dengan pihak UPTD TBKS dalam waktu 7x24 jam.
9.Jika, semua atau sebagian tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka kami atas nama FSKS tidak mendukung/memboikot/menghadiri/mengapresiasi semua program UPTD TBKS sampai dengan semua tuntutan atau sebagian tuntutan terpenuhi.
Dari pertemuan itu juga, Forum Seni Kalimantan Selatan akan melakukan pelaporan kepada Ombudsman RI Kalsel sekaligus meminta untuk mediasi. Termasuk audiensi kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengenai tuntutan ini. (press realease)
foto: dok. FSKS
Posting Komentar